Krisis-Krisis Socio-Politico-Ecology di Kawasan Konservasi: Studi Ekologi Politik di Taman Nasional Gunung Merapi

  • Elisabet Repelita Kuswijayanti
  • Arya Hadi Dharmawan

Abstract

Gunung Merapi telah lama menjadi kawasan penopang kelangsungan sistem penghidupan (livelihood system) masyarakat lokal di dua provinsi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY dan Jawa Tengah. Sejak 4 Mei 2004, Gunung Merapi ditetapkan sebagai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 134/2004. Segera setelah kebijakan itu dijalankan, terlihat dampak sosio-politiko-ekologis di tiga kawasan yang berbeda letak geografis dan khas secara ekologis lokal, yaitu: 1) Desa Ngargomulyo di Magelang Jawa Tengah, 2) kawasan penambangan pasir di Jurangjero Ngargosoka Magelang Jawa Tengah dan 3) kawasan wisata Kaliurang di Kabupaten Sleman, DIY. Untuk mengantisipasi dinamika eko-politik lebih jauh disusun studi dengan dua tujuan utama: 1) memetakan realitas hak-hak pemilikan/penguasaan atas sumberdaya alam (SDA) serta mekanisme akses pemanfaatan SDA di TNGM dan 2) menganalisis konflik-konflik sosial dan benturan kepentingan yang berlangsung sebagai akibat tumpang-tindihnya klaim pemanfaatan SDA serta “konflik advokasional†yang melibatkan multi-pihak seperti Organisasi Non-Pemerintah Lingkungan (Ornop-L), instansi Negara, swasta dan masyarakat lokal. Hasil studi mengungkapkan bahwa SK Menhut tentang TNGM sebagai conservation zone serta-merta membatasi akses komunitas lokal kepada sumber-sumber nafkah asli yang selama ini ada di Gunung Merapi (lahan pertanian dan aktivitas ekstraksi SDA lain). Penetapan status TNGM yang membiarkan penambangan pasir beroperasi secara ekstraktif di dalam kawasan konservasi oleh para penambang dari luar komunitas lokal dianggap sebagai fenomena ketidakadilan sosio-ekologis. Studi merekomendasikan: 1) perlu adanya kesepahaman atas pengertian konsep zona-konservasi sehinga access mechanism yang ditetapkan dan dipraktekkan oleh semua pihak 2) Proses perumusan dan implementasi serta penafsiran sebuah kebijakan pengelolaan SDA mensyaratkan perlunya membuka akses-akses komunikasi antar pihak, agar konflik kepentingan dapat ditekan.
Section
Articles